JDIH

Keputusan ini menetapkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sebagai jenis kepegawaian yang diatur dalam rangka penataan pegawai non-ASN dan penyelesaian penataan tenaga non-ASN melalui pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengaturan mencakup persyaratan, pengadaan, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, serta pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu.